SURABAYA, JOSSTODAY.COM - Kasus sengketa tanah masih kerap terjadi dan masih banyak korbannya. Persoalan ini menjadi perhatian Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama.

Senator yang akrab disapa Ning Lia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari praktik pertanahan yang berpotensi merugikan hak kepemilikan, termasuk ancaman mafia tanah.

Perhatian itu disampaikan ketika dirinya menghadiri pemeriksaan setempat atau descente dalam perkara sengketa rumah di kawasan Jalan Jemursari VIII, Surabaya, Rabu, 9 September 2026.

Perkara yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya tersebut menjadi perhatian karena adanya perbedaan mencolok antara nilai pinjaman dan aset yang disengketakan. 

Sengketa tersebut melibatkan Sri Endah Mudjiati, yang mengaku meminjam uang dengan menjaminkan sertifikat rumahnya pada 2013.

Menurut keterangannya, dari pinjaman yang disepakati sebesar Rp400 juta, uang yang diterima hanya sekitar Rp368,5 juta. Sementara itu, rumah yang kini menjadi objek sengketa disebut memiliki nilai sekitar Rp3,172 miliar berdasarkan hasil penilaian pada 2022.

"Di sini kita bicara bagaimana peran negara. Yang diutang Rp300 juta sekian, sementara yang menjadi objek nilainya Rp3 miliar sekian. Di situ kita bicara aspek keadilan," ujar Ning Lia.

Sri Endah sendiri mengaku, "Utang saya Rp368,5 juta dan sudah membayar Rp18 juta. Saya mohon keadilan kepada majelis hakim bahwa sejak awal yang saya pahami ini utang piutang."

Namun, dugaan keterlibatan mafia tanah dalam perkara Sri Endah belum dapat disimpulkan sebelum terdapat bukti dan proses hukum yang mendukungnya.

Pemeriksaan setempat merupakan bagian dari proses pembuktian perkara perdata dan bukan putusan akhir.(luq)

DPD RI Lia Istifhama tanah sengketa