Pemerintah Terbuka Soal Revisi UU Ormas
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyatakan pemerintah terbuka terkait usulan revisi Undang-Undang Ormas hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyatakan pemerintah terbuka terkait usulan revisi Undang-Undang Ormas hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
KPK menjadwalkan pemanggilan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-Elektronik (KTP-e) pada hari ini.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan paket Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis nomor induk kependudukan
Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menjamin bahwa pemerintah tidak menyadap telepon Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait dengan persidangan kasus penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonakti