josstoday.com

Gubernur Soekarwo Kukuhkan Komnas Pendidikan Jatim

Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mengukuhkan pengurus Komisi Nasional Pendidikan Wilayah Provinsi Jawa Timur periode 2017-2020.

josstoday.com

DPR Minta Pemerintah Lengkapi Aturan Penyadapan Terorisme

Ketua Panitia Khusus revisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, M. Syafii, meminta pemerintah melengkapi aturan penyadapan terduga teroris

josstoday.com

Sultan Tolak Jalan Tol di DIY

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menolak pembangunan jalan tol di wilayahnya karena khawatir mengganggu stabilitas perekonomian warga provinsi ini.

josstoday.com

Gula Petani Tidak Kena PPN, APTRI Apresiasi Dirjen Pajak

Simpang siur soal pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN akhirnya berakhir.

josstoday.com

Pakde Karwo Tawarkan Investasi Geothermal Bagi Pebisnis Turki

Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menawarkan investasi geothermal bagi pebisnis Turki.

josstoday.com

SMA di Tulungagung Kaji Sistem Pembelajaran Berbasis SKS

Salah satu SMA unggulan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, tengah mengkaji opsi memberlakukan sistem pembelajaran berbasis satuan kredit semester atau SKS

josstoday.com

Miryam Bantah Berikan Keterangan Palsu

Mantan anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani membantah dakwaan jaksa bahwa dia telah memberikan keterangan palsu

josstoday.com

PPP Dukung Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas

Partai Persatuan Pembangunan mendukung penuh langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang

josstoday.com

Menkeu: Singapura siap bertukar data keuangan dengan Indonesia

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan Singapura siap memberikan informasi keuangan warga negara Indonesia

josstoday.com

KPK Periksa Dua Mantan Kapoksi Terkait Korupsi KTP-e

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa dua mantan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di Komisi II DPR dalam penyidikan tindak pidana korupsi