JOSSTODAY.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju atas rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN), dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat. "Presiden sudah setuju untuk dibentuk Dewan Kerukunan Nasional," ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto usai sidang kabinet paripurna, Rabu (4/1/2017).

Menurut Wiranto, sebenarnya Bangsa Indonesia selalu mengedepankan musyawarah tiap ada masalah. Lembaga-lembaga adat di Indonesia hingga kini pun selalu bermusyawarah. "Karena kita mengadopsi undang-undang dari Eropa, maka kasus yang ada di masyarakat selalu kita larikan ke proses peradilan, proses konflik, proses projustitia," papar Wiranto.

Pemerintah ingin penyelesaian masalah non-justitia juga dikedepankan. Sehingga tidak semua masalah harus diselesaikan di pengadilan. Wiranto lantas menyinggung soal Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) yang disebutnya memelopori untuk mendekatkan masalah ke meja hijau.

Lambat laun, semua masalah selalu didorong untuk masuk pengadilan. "Adanya Dewan Kerukunan Nasional sebagai bagian usaha untuk menggantikan posisi KKR dulu, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dulu tidak disetujui oleh MK. Ini bukan berarti menghidupkan kembali KKR, tapi dengan cara kita hidupkan satu falsafah bangsa kita sendiri menyelesaikan satu perkara dengan musyawarah mufakat," terang Wiranto.(jos)

Presiden Jokowi Dewan Kerukunan Nasional (DKN) Sidang Kabinet Paripurna