Bupati Ditangkap KPK, Pemerintahan Pakpak Bharat Tanpa Pemimpin

josstoday.com

Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu (tengah) dikawal petugas KPK saat diamankan ke gedung KPK, Jakarta, Minggu (18/11/2018). Politikus Partai Demokrat itu diamankan KPK seusai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat, Sumatera Utara.

JOSSTODAY.COM - Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat mengalami kekosongan pemimpin sebagai kepala daerah pascapenangkapan Bupati Remigo Yolanda Berutu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (18/11) kemarin. Pasalnya sebelum Remigo ditangkap, posisi wakil bupati kosong. Ini lantaran wakil bupati di daerah tersebut, Maju Ilyas Padang, meninggal dunia di Jakarta, 20 Februari 2018 lalu.

"Kita mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya, memberikan pelayanan terhadap masyarakat," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pakpak Bharat, Sahat Banurea, Rabu (21/11).

Sahat mengingatkan, ASN tidak boleh menghentikan pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, pelayanan itu harus lebih ditingkatkan. Sehingga, masyarakat yang memiliki urusan di kantor pemerintahan tersebut, terlayani dengan baik.

"Sebenarnya mulai Senin (19/11) kemarin Pemkab Pakpak Bharat sudah mulai aktif bertugas. Kami sudah melaksanakan tugas seperti biasa dan selanjutnya akan terus seperti itu. Kami akan tetap pertahanankan disiplin, sehingga tugas-tugas kami dapat dilaksanakan dengan baik," jelasnya.

Sahat menuturkan, dirinya sudah mendapat radiogram dari Gubernur Sumatera Utara untuk melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Pakpak Bharat. Perintah itu sudah diterimanya. Namun, untuk tugas-tugas yang sifatnya strategis, seperti penyusunan RAPBD, masih harus konsultasi dengan Pemprov Sumut. (gus/b1)

KPK kasus suap bupati pakpak