JOSSTODAY.COM - Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) akhirnya melibatkan dan bekerja sama dengan pihak Polri untuk menyelesaikan kasus-kasus. Sebelumnya PSSI dinilai lamban memproses pengaturan skor di liga Indonesia dan belum bersedia melaporkan kepada kepolisian.

Mabes Polri pun bergerak lebih cepat dari PSSI dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Pengaturan Skor di sepakbola nasional dan sudah langsung bekerja

Wakil Ketua Umum PSSI, Joko Driyono mengaku pihaknya terbuka dalam memberikan kontribusi bagi kepolisian untuk mendorong penuntasan isu suap dan pengaturan skor. Pihaknya pun siap menyinergikan keberadaan komite khusus (ad hoc) integritas yang ditargetkan lahir pada pertengahan Januari 2019 dengan satgas Mabes Polri.

Komite ad hoc integritas PSSI nantinya juga ditugaskan untuk mengatasi tindak pelanggaran terkait sepakbola yang terjadi di luar lapangan seperti pengaturan skor, korupsi, dan lain-lain.

"Kami pasti bersinergi dengan pihak kepolisian. Kami sangat senang dengan adanya inisiatif Polri untuk membentuk satgas. Komite ad hoc yang dibentuk oleh PSSI sejalan dengan semangat serupa yang sudah ditampilkan oleh FIFA," ujar Joko di Jakarta, Kamis (20/12).

PSSI, papar Joko, merasa perlu membentengi sepakbola dari kegiatan-kegiatan merusak tersebut, sekaligus melawannya. Masalahnya adalah, sering kali pengaturan skor ini melibatkan pihak di luar sepakbola bahkan hingga lintas negara. Di wilayah itulah komite ad hoc PSSI akan bekerja.

"Polri mendukung menegakkan integritas dan menyinergikan upaya Komdis untuk memanggil semua pihak yang perlu dikonfirmasi, bahkan jika itu Exco, Wakil Ketua hingga Ketua PSSI sekalipun. Jika ada hambatan, ada keengganan atas proses itu, PSSI akan meneruskan ke pihak kepolisian," jelasnya.

"FIFA pun bermitra dengan polisi internasional (interpol). Bercermin dari sana, mekanisme itu diformulasikan melalui komite ad hoc integritas. Kami akan bekerja dengan hati-hati. Dua hal yang menjadi dasar penting untuk bertindak yaitu data yang akurat dan investigasi yang komprehensif," tambah Joko.

PSSI juga akan memanggil semua pihak yang pernah membongkar serta membeberkan kasus pengaturan skor melalui beragam media baik media elektronik, cetak, maupun media sosial. Pihaknya akan mengirimkan surat resmi kepada pembuat informasi itu untuk menyampaikan semua hal yang diketahuinya tentang pengaturan skor di Indonesia disertai bukti-bukti valid.

"PSSI akan menanggapi dan memproses semua laporan yang masuk sesuai dengan aturan yang berlaku. PSSI pun siap memberikan tindakan tegas kepada siapa saja yang memang terbukti melakukan pengaturan skor. Kami tidak peduli meski seandainya levelnya sampai ketua umum. Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi sendiri sudah setuju dengan inisiatif kolektif ini," ungkap dia.

Seandainya pihak-pihak yang dipanggil tidak berkenan memberikan keterangan kepada PSSI, Joko menyebut pihaknya akan berupaya mendorong mereka membuat laporan kepada pihak kepolisian. Kebijakan itu diambil demi mendorong terbukanya skandal pengaturan skor yang diduga terjadi di liga Indonesia.

"Kalau pihak-pihak tersebut enggan atau tidak mau datang memberikan keterangan, kami akan meminta pertolongan kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjutinya," tutup Joko. (is/b1)

kasus pengaturan skor