JOSSTODAY.COM - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja menjelaskan, pihaknya mengkaji unsur dugaan pelanggaran kampanye pada acara Munajat 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, yang digelar Kamis (21/2/2019) malam. Kajian tersebut dibahas Bawaslu DKI Jakarta terkait hasil pengawasan selama pelaksanaan Munajat 212 tersebut.

"Kami lihat rekan-rekan Bawaslu DKI Jakarta masih membahasnya. Sebab mereka kan melakukan pengawasan pada hari itu sebagaima perintah kami," ujar Rahmat Bagja ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat (22/2/2019).

Pengawasan dan pengkajian dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta lantaran kegiatannya berlangsung di Jakarta. Namun,  pembahasan dan pengkajian tetap sesuai dengan arahan dari Bawaslu RI.

"Kami sedang berkoordinasi kembali dengan teman-teman Bawaslu DKI Jakarta yang sudah melakukan pengawasan. Sekarang mereka sedang membahasnya. Sepertinya poin-poinnya banyak, terutama pengawasan di panggung," ungkap Rahmat Bagja.

Dia meminta semua pihak menanti hasil pembahasan Bawaslu DKI Jakarta. Apakah nanti ada pemanggilan atau tidak terkait acara munajat itu, masih tergantung hasil kajian pengawasan. "Tergantung hasil pengawasan Bawaslu DKI Jakarta ya. Kita tunggu," ujar Rahmat Bagja.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta KH Munahar menegaskan, kegiatan sholawat, dzikir dan doa bersama yang digelar MUI DKI Jakarta bersama pengurus masjid, pimpinan majelis taklim, dan ormas Islam se-DKI Jakarta di Lapangan Monas, Kamis (21/2/2019) malam tidak bermuatan politis. Meskipun demikian, acara ini mendapat protes dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Ace Hasan Syadzily yang menilai acara tersebut dicederai dengan nuansa kampanye politik. Padahal, kata Ace, acara tersebut merupakan acara keagamaan yang tujuannya mulia.

“Sungguh mulia acara Munajat 212 tersebut. Namun, ternyata acara itu dicederai dengan nuansa kampanye. Hal itu dibuktikan dengan salam dua jarinya Fadli Zon, orasinya Pak Zulkifli Hasan yang tendensius kampanye, ijtima ulama untuk pemilihan presiden serta hadirnya tokoh-tokoh yang mendukung capres 02,” ujar Ace Hasan Syadzily kepada Beritasatu.com, Jumat (22/2/2019).

Menurutnya, acara doa bersama tentu sangat positif walaupun nuansa politisnya sangat tak bisa dihindarkan karena memakai embel-embel angka itu. Namun, kata Ace, jika doa bersama itu ternyata dipergunakan sebagai momentum untuk menyampaikan pesan-pesan politik, itu berarti sudah keluar dari nawaitunya.

“Karena itu, dengan melihat nuansa acara itu patut diduga acara itu merupakan bagian dari politisasi agama dan kampanye politik. Apalagi penyelenggara acara tersebut merupakan tokoh-tokoh yang selama ini dikenal pendukung capres tertentu,” ungkap Ace Hasan Syadzily. (is/b1)

Bawaslu pilpres 2019