JOSSTODAY.COM - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengemukakan situasi pertahanan dan keamanan menjelang penetapan hasil Pemilu oleh KPU pada tanggal 22 Mei mendatang cukup kondusif. Namun TNI dan Polri tetap siaga penuh untuk mengantisipasi berbagai kejadian yang terjadi secara tiba-tiba.

"Kami menyiapkan pasukan sebanyak 2/3 dari anggota Polri untuk mengamankan situasi," kata Hadi di Jakarta, Senin (13/5/2019).

Ia menjelaskan pada saat pelaksanaan pemilu serentak 2019, TNI telah mengerahkan 181.436 prajurit. Pengerahan prajurit itu sebagai bantuan kepada Polri.

"BKO ke Polri 70.571 orang. Kemudian cadangan yang tersebar di seluruh Kotama korps TNI dan Kodam di seluruh wilayah Indonesia ada 106.865 personil. Cadangan yang terpusat di Jakarta mencapai 4.000 prajurit," jelas Hadi Tjahjanto.

Menurutnya, TNI menyiapkan langkah-langkah antisipasi menjelang penetapan KPU. Diantaranya upaya deteksi dini, cegah dini, temu cepat dan lapor cepat. TNI juga terus melakukan patroli bersama Polri di wilayah-wilayah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi.

"Terhadap hal-hal yang menonjol yang terjadi di wilayah, TNI juga terus melakukan patroli bersama Polri dalam rangka cipta kondisi wilayah," tegas Hadi Tjahjanto.

Dia juga meminta semua pihak agar mewaspadai aksi terorisme yang memanfaatkan situasi. Demikiapun kelompok-kelompok tertentu yang tidak puas dengan pemerintah. Mereka bisa memanfaatkan situasi keamanan seperti aksi unjuk rasa menjelang penetapan KPU.

Sementara Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi mengemukakan kegiatan Pengamanan Pemilu 2019 yang dilaksanakan TNI dilakukan sejak masa persiapan sampai seluruh rangkaian kegiatan Pemilu berakhir. Artinya mulai tahapan persiapan Pemilu sampai proses suksesi anggota Legeslatif dan Presiden selesai.

Sepanjang waktu itu, kekuatan TNI yang disiagakan untuk membantu Polri, tidak ada perubahan. Kekuatan TNI yang disiapkan sejak tahap persiapan sampai tahap akhir Pemilu adalah 180.000 prajurit.

"Sekarang mereka masih disiagakan untuk tugas itu. Nah sepanjang waktu itu, dari tahap persiapan sampai tahap akhir Pemilu, TNI tidak melakukan pengurangan jumlah personel yang disiagakan, tetapi tingkat kesiapsiagaannya yang disesuaikan dengan dinamika di lapangan," kata Sisriadi.

Menurutnya, sepanjang waktu memang ada waktu-waktu penting, dimana TNI harus mengerahkan kekuatan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan secara taktis sesuai kondisi yang diperkirakan. Misalnya saat pencoblosan, saat pengumuman hasil Pemilu dan saat pelantikan anggota legeslatif dan presiden terpilih.

Untuk mengantisipasi momen-momen itu, tingkat kesiapsiagaan TNI tentu ditingkatkan dalam rangka menghadapi berbagai kemungkinan.

"Kami tetap gunakan sesuai ketentuan yang sudah diberlakukan sejak masa persiapan Pemilu beberapa waktu lalu. Harus dicatat, TNI tetap netral," tegas Sisriadi.

Dia menambahkan TNI dan Polri menjamin keamanan Pilpres dan Pileg hingga selesai. Pantang bagi TNI untuk gagal dalam setiap tugas yang dilaksanakan.

"Di sekitar markas-markas TNI dan kantor-kantor Polri, bisa dilihat ada baliho-baliho. Di baliho-baliho itu terpampang gambar Panglima TNI dan Kapolri mengepalkan tangan. Apa yang ditulis dalam baliho-baliho itu bukan sekedar slogan tapi komitmen. TNI pantang gagal di medan tugas apapun," tutup Sisriadi. (ba/b1)

Pemilu 2019 Pilpres 2019 Keamanan Pemilu