JOSSTODAY.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya menemukan sekitar 550.000 URL (uniform resource locator) atau alamat situs yang terdeteksi menyebarkan hoax terkait masalah di Papua dan Papua Barat. Data tersebut dihimpun hingga 2 September 2019 dan paling banyak disebarkan lewat Twitter.

"Dari 550.000 original account yang posting, yang mention itu ada 100.000 lebih," ujar Rudiantara seusai pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa di Kemkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019) malam.

Selain Rudiantara, pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut dihadiri juga oleh Menko Polhukam Wiranto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.

Menurut Rudiantara, URL tersebut ada yang berasal dari dalam negeri dan juga ada yang beralamatkan di luar negeri. URL yang berada di luar negeri belum tentu warga negara yang bersangkutan yang membuatnya.

"Ada internasional, kebanyakan dari dalam negeri, tetapi ada 20 lebih dari (luar negeri). Saya mengatakan belum tentu warga negara tersebut, tetapi dari negara tersebut," katanya.

Yang disebar, kata Rudiantara, tidak hanya hoax, tetapi juga informasi-informasi yang bersifat provokatif, menghasut, dan mengadu domba. Informasi tersebut sangat berbahaya bagi Indonesia dan membuat situasi semakin panas.

"Kalau beritanya ada macam-macam. Kalau sudah menghasut, sudah mengadu domba, itu sudah keterlaluan. Karena informasi (tidak benar) bisa kita counter kalau ini tidak benar, tetapi yang berbahaya adalah (informasi) menghasut dan mengadu domba," terangnya.

Kemkominfo, lanjut Rudiantara, terus memantau aktivitas media sosial yang terkait dengan Papua. Jika ada hoax atau informasi yang bernada menghasut, pihaknya langsung menutup URL tersebut dan pelakunya diserahkan kepada aparat penegak hukum.

"Penegakan di dunia nyatanya sama teman-teman polisi. Kemkominfo hanya di dunia maya bekerja sama dengan BSSN. Yang terpenting, kalau ada hoax, ya kembali kepada kita semua. Kita bisa berpartisipasi dengan tidak meneruskan kalau ada info yang demikian (hoax tentang Papua)," ujarnya. (is/b1)

Kominfo berita Hoax Hoax penyebaran Hoax