Aturan Otopet dan Sepeda Listrik untuk Lindungi Pengguna dan Masyarakat

josstoday.com

JOSSTODAY.COM - Kementerian Perhubungan (Kemhub) telah menerbitkan beleid yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Aturan ini mengatur persyaratan keselamatan kendaraan dan pengemudi, hingga mengatur usia pengemudi atau kewajiban didampingi orangtua bagi pengemudi yang belum cukup umur.

“Semangat permen ini adalah kejelasan dan transparansi. Apa yang boleh dan tidak boleh dalam mengendarai kendaraan listrik ini. Dengan demikian, masyarakat yang ingin menggunakan kendaraan listrik terlindungi, begitu juga pengguna jalan yang lain,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemhub Budi Setiadi dalam keterangam tertulisnya di Jakarta Selasa (14/7/2020).

Lebih jauh, peraturan ini mengatur di mana saja kendaraan tertentu dapat beroperasi, yaitu lajur khusus dan kawasan tertentu. Adapun yang dimaksud area itu adalah lajur sepeda dan lajur yang disediakan secara khusus untuk kendaraan listrik. Sementara kawasan tertentu mencakup pemukiman, jalan yang ditetapkan sebagai area hari bebas kendaraan bermotor, kawasan wisata, dan area bagian dari stasiun transportasi massal yang diperuntukkan bagi kendaraan tertentu bertenaga listrik.

Dari sisi keselamatan pengguna, peraturan ini mewajibkan kendaraan tertentu bertenaga listrik memiliki lampu utama, sistem rem yang berfungsi baik, dan batas kecepatan tertentu. Untuk skuter dan sepeda listrik ditentukan batas kecepatan 25 km per jam. Sementara untuk otopet, unicycle, dan hoverboard ditentukan 6 km per jam. Selain itu, pengguna juga diwajibkan menggunakan helm dan tidak diperbolehkan mengangkut penumpang kecuali sepeda listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang.

Dalam peraturan tersebut juga diatur, orang dan badan yang menyewakan harus menyediakan tempat penyewaan di luar jalan dan trotoar, contohnya di tempat parkir gedung perkantoran, mal, kafe, restoran dan tempat wisata. Selain itu, pihak yang menyewakan juga harus memastikan memenuhi persyaratan keselamatan. “Jadi kendaraan listrik boleh disewakan. Namun, penyewanya harus mematikan kepatuhan terhadap peraturan ini, bagi dari segi penyediaan tempat dan penerapan keselamatan," papar Budi.

Co-founder lembaga kajian Transport for Jakarta Adriansyah Yasin Sulaeman menyambut baik peraturan ini. Menurutnya, sepeda dan skuter listrik bisa menjadi pilihan first- and last-mile dalam sistem transportasi modern. Artinya, sepeda dan skuter listrik bisa menjadi kendaraan menuju titik transportasi pertama dari rumahnya serta kendaraan terakhir dari stasiun transportasi ke rumah.

“Sekarang kita melihat banyak pengguna transportasi umum yang masih bergantung kepada sepeda motor sebagai moda first and last-mile-nya menuju ke stasiun. Sepeda dan skuter listrik dapat menjadi opsi yang lebih ramah lingkungan, dan tidak mengharuskan orang untuk membeli kendaraan bermotor karena bisa disewakan pelaku usaha,” papar Adriansyah.

Adriansyah lega ada kejelasan regulasi mengenai kendaraan listrik tertentu ini sehingga ada pijakan untuk menyikapi masalah ini. “Yang penting ke depannya mengedukasi pengguna kendaraan listrik untuk tertib di jalan, serta mengedukasi pengguna kendaraan bermotor lain agar memberikan prioritas kepada pemobilitas aktif, termasuk pengguna sepeda dan skuter listrik,” pungkas dia. (fa/b1)

 

Kemhub aturan bersepeda aturan sepeda