JOSSTODAY.COM - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengingatkan jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja dan tetap menjaga integritas. Hal tersebut disampaikan Yasonna dalam acara Refleksi Akhir Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 di Jakarta, Selasa (29/12/2020).

“Tahun 2020 boleh berakhir, tetapi perjuangan dan kerja keras belum berakhir. Justru kita akan memulai babak dan episode yang baru di tahun 2021. Jaga integritas, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas untuk menyelesaikan seluruh persoalan kinerja secara tuntas dan berkualitas,” kata Yasonna dalam keterangannya, Rabu (30/12/2020).

Yasonna berharap dengan berakhirnya 2020, berakhir pula pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia selama sembilan bulan terakhir. Dengan kondisi itu, Yasonna mengajak jajarannya untuk saling bersinergi untuk membuktikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) sebagai kementerian berkelas dunia yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif.

“Semoga dengan berakhirnya 2020, berakhir pula pandemi Covid-19 di dunia ini. Dengan harapan baru, dengan kekuatan doa, dengan komitmen saling sinergi dan kolaborasi, mari bersama kita bergandengan tangan memasuki gerbang tahun 2021 dengan antusias, pikiran jernih, dan hati bersih. Ayo kita buktikan Kemkumham pasti menjadi yang terbaik. Menjadi kementerian yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif sepanjang masa dan berkelas dunia,” kata Yasonna.

Yasonna mengakui 2020 merupakan tahun yang penuh dinamika dan tantangan akibat tekanan pandemi Covid-19. Meski demikian, Yasonna mengapresiasi kinerja jajarannya yang membuat Kemkumham dapat beradaptasi dan berhasil meraih sederet prestasi.

“Puji Tuhan, tahun 2020 mampu kita lewati dengan baik dan mengukir beberapa prestasi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, jajaran menteri dan kepala lembaga negara yang telah setia menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Kemkumham. Terutama kepada menteri PAN dan RB serta ketua Ombudsman yang selalu setia mendampingi saya membina ASN (aparatur sipil negara) Kemkumham, membina pelayanan publik hingga berjalan dengan baik,” kata Yasonna.

“Apresiasi juga saya sampaikan kepada seluruh jajaran Kemenkumham yang tersebar di 1.079 satuan kerja, baik di dalam maupun luar negeri, yang sepanjang tahun 2020 ini telah bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas untuk menyelesaikan target secara tuntas,” kata Yasonna menambahkan.

Yasonna mengatakan, Kemkumham mengawali tahun 2020 dengan pembangunan Zona Integritas sekaligus mendeklarasikan Janji Kinerja. Berawal dari komitmen tersebut, sebanyak 72 satuan kerja berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 11 satuan kerja lainnya mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan demikian terjadi peningkatan dari tahun 2019 sejumlah 34 WBK dan 4 WBBM.

“Adapun tahun 2021, harus lebih baik serta meningkat lagi dari segi kualitas dan kuantitasnya,” kata Yasonna.

Selain itu, Kemkumham juga meraih penghargaan atas keberhasilannya mengelola keuangan dengan baik. Kementerian yang dipimpinnya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan tahun 2019. Kemkumham juga mendapatkan predikat terbaik dari Kementerian Keuangan dalam pengelolaan anggaran.

Adaptasi juga digeber untuk tetap bisa menggelar pelayanan publik di tengah kenormalan baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Di bidang Keimigrasian misalnya, Kemkumham menerbitkan peraturan tentang pelarangan lalu lintas orang asing serta menerapkan protokol kesehatan bagi setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, perpanjangan izin tinggal online, visa online, dan inovasi Eazy Passport.

Untuk bidang Pemasyarakatan disebutnya melakukan optimalisasi penggunaan teknologi dan informasi dalam bentuk sidang serta kunjungan online, pada bidang kekayaan intelektual dilakukan inovasi pendaftaran online loket virtual yang mampu meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara signifikan. Sementara di bidang Peraturan Perundang-Undangan bisa memfasilitasi pembentukan peraturan lewat rapat pembahasan secara daring.

Adapun bidang Administrasi Hukum Umum memperoleh pengakuan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai penyelenggara layanan publik tercepat secara daring. Pengakuan dari MURI juga didapat di bidang penelitian dan pengkajian atas penyelenggaraan konferensi ilmiah internasional dengan peserta terbanyak.

Selain itu, Yasonna juga menyampaikan apresiasi atas kinerja bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang memperoleh beberapa penghargaan atas keberhasilan dalam menyelesaikan kasus HAM di Indonesia.

Tak cuma soal kinerja, Yasonna menyebut jajarannya turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan meringankan beban masyarakat lewat berbagai bantuan. Kemkumham, katanya telah penerapan protokol kesehatan, pembagian personal hygiene dan vitamin kepada seluruh pegawai di pusat maupun wilayah, serta secara berkala melakukan tes rapid dan swab test kepada pegawai, sehingga dapat mendeteksi dini gejala dan penyebaran Covid-19 guna memutus mata rantai penyebarannya.

“Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, Kemkumham memberikan layanan tes rapid drive thru sejumlah 1000 orang, memberikan bantuan sembako, APD, masker, faceshield, hingga hand sanitizer produksi dari lapas, pembagian hasil pertanian lapas kepada masyarakat, serta swab test bagi 30 ribu warga binaan dan pegawai di lapas dan rutan wilayah DKI Jakarta,” ucapnya. (is/b1)

Menkumham Yasona Laoly