Pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN), akan mendaftarkan 1.100 pulau ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pemerintah diharapkan mempermudah regulasi kapal angkut ikan hidup, sehingga bisa menguntungkan seluruh pihak.