Muhammadiyah Imbau Mantan dan Calon Pemimpin Jaga Ucapan
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau para mantan maupun calon pemimpin rakyat untuk menjaga ucapan agar tidak memancing emosi massa.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau para mantan maupun calon pemimpin rakyat untuk menjaga ucapan agar tidak memancing emosi massa.
Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo mengatakan wartawan berkomitmen melawan berita palsu atau bohong alias "hoax" yang marak bermunculan dua setengah tahun terakhir ini.
Presiden RI keenam sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan mendukung penuh langkah pemerintah menertibkan penyimpangan dalam penggunaan media sosial (medsos) asalkan tidak melewati batas.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melontarkan sindiran kepada pihak tertentu yang ingin bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun justru berbelit-belit.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) turut berkomentar aksi massa yang menggeruduk kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, pada Senin (6/2/2017) kemarin.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan segera memilih hakim konstitusi yang baru, untuk menggantikan posisi Patrialis Akbar yang kini terjerat kasus suap.
Achmad Setyo Pudjoharsoyo resmi menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung (MA), menggantikan Nurhadi Abdurachman yang mengundurkan diri pada Juli 2016.
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Kerja Sama Internasional Mesir Sahar Nasr, Minggu (5/2) dan kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara dua negara.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bila ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka disarankan setelah pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 15 Februari 2017.
Pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN), akan mendaftarkan 1.100 pulau ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).