JOSSTODAY.COM - Partai Golkar (PG)‎ meminta agar aksi deklarasi #2019GantiPresiden dilakukan setelah penetapan calon presiden (capres). Langkah ini untuk menghindari gesekan dengan masyarakat yang pro terhadap Joko Widodo (Jokowi).

"Bersabar lah sedikit. Sebentar lagi sudah ada penetapan calon. Setelah itu masuk masa kampanye. Saat kampanye silakan itu dilakukan," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar bidang Media dan Pengalangan Opini Tb Ace Hasan Syadzily di Jakarta, Selasa (4/9).

Ia melihat aksi itu sesungguhnya sudah sebuah kampanye. Pasalnya, yang melakukan aksi semuanya pendukung Prabowo Subianto. Dalam spanduk dan orasi saat aksi, mereka menolak capres Jokowi. Sementara pada pilpres nanti, hanya ada Prabowo sebagai calon penantang Jokowi. "Siapa lagi yang mereka dukung selain Jokowi. Mereka kan semua pendukung Prabowo. Lihat saja Mardani dari PKS yang partainya mendukung Prabowo. Kemudian Ahmad Dhani yang kader Gerindra. Lalu ada Neno Warisman. Nah kalau mereka deklarasi #2019GantiPresiden berarti mereka sesungguhnya sudah melakukan kampanye untuk Prabowo," jelas anggota Komisi II DPR ini.

Dia mengingatkan, saat ini belum waktunya berkampanye karena calon belum ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebuah aksi yang mendukung calon tertentu, tapi belum masuk waktu kampanye harus dihentikan. Polri sudah tepat menghentikan aksi-aksi itu agar tidak menimbulkan gesekan.

"Kalau kubu pendukung Jokowi kemudian menolak, apa salah? Kan Jokowi juga punya pendukung. Mereka ingin mempertahankan presidennya. Sebuah aksi yang dilakukan sebelum kampanye dan itu ditolak, ya wajar lah. Agar tidak menimbulkan gesekan, Polri sudah benar melarangnya," jelas Ace.

Dia mememinta para inisiator gerakan #2019GantiPresiden supaya bisa menciptakan pilpres yang aman dan sesuai aturan. Provokasi yang bisa menimbulkan gesekan harus diakhiri. Setiap provokasi pasti akan dilawan dengan provokasi tantangan. Jika itu terus terjadi, gesekan dalam masyarakat tidak bisa terhindarkan. (fa/b1)

Pilpres 2019