JOSSTODAY.COM - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab adanya isu TNI yang disinyalir banyak masuk ke institusi sipil. Selain itu juga terkait dwifungsi, menyusul penambahan 60 pos jabatan untuk perwira tinggi (pati) di TNI.

“Ada ketakutan jangan-jangan TNI nanti masuk ke dwifungsi lagi. Menurut saya tidak,” kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (19/2). Moeldoko menjelaskan, ketika TNI direformasi, struktur mengalami perubahan.

Bidang sosial politik (sospol) dihapus. “Kalau itu (sospol) tidak dibuang, maka fungsi-fungsi dwifungsi akan berjalan,” ujar Moeldoko seraya menyebut doktrin TNI kini hanya untuk pertahanan keamanan. “Tidak ada lagi itu perang-perang sosial-politik,” ucap Moeldoko.

Moeldoko menuturkan, keberadaan beberapa prajurit TNI di kementerian/ lembaga bukan kehendak TNI. Moeldoko juga menekankan mengenai efektivitas. Mantan panglima TNI tersebut menjelaskan, Babinsa masih ada yang aktif dalam hal pertanian.

“Masih ada tentara yang menjalankan pengamanan meskipun yang sifatnya BKO (perbantuan) di kereta api, masih ada lagi TNI yang bertugas di bandara-bandara, sesungguhnya tidak bersifat permanen, itu hanya pertimbangan efektivitas,” kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, prajurit TNI tidak bisa berlama-lama di suatu institusi. Sebab, bentuknya hanya penugasan. “Seharusnya kan segera diperbaiki organisasi itu, oleh yang memegang kekuasaan di situ. Jangan TNI lama-lama di situ,” demikian Moeldoko.

Isu TNI Masuk Sipil