Sudirman Nilai Jokowi Terlalu Banyak Kartu
Komisioner KPU Ilham Saputra (kiri), berswafoto dengan Cawapres nomor urut 01 K.H. Ma'ruf Amin (kiri), Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno (dua kanan), dan Ketua KPU Arif Budiman (tengah), usai Debat Capres Putaran Ketiga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu 17 Maret 2019.
JOSSTODAY.COM - Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin kembali memamerkan tiga kartu jaminan sosial dalam debat ketiga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Kartu tersebut masing-masing Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja.
Sebelumnya pemerintahan Jokowi juga telah melaksanakan program kartu jaminan sosial, dan diperkenalkan sejak kampanye Pilpres 2014. Masing-masing kartu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKP).
Menyingkapi kondisi ini, Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said, menilai, seharusnya saat ini sangat mungkin pemerintah menerapkan sistem single card (satu kartu) dengan KTP elektronik (E-KTP) untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari identitas, jaminan sosial, bahkan untuk Pemilu sekali pun.
"(Dengan E-KTP) mungkin sekali kalau tidak dikorupsi. Kalau tidak dikorupsi maka program ini akan bisa merangkum seluruh layanan kepada masyarakat," kata Sudirman sesaat setelah debat.
Menurutnya, seharusnya pemerintah dapat memaksimalkan fungsi E-KTP yang sudah memuat teknologi pembacaan identitas melalui chipsdi masing-masing kartu. Dengan demikian, maka satu kartu bisa digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perpajakan dan lain sebagainya.
"Jadi ini adalah satu terobosan kita tidak ingin setiap warga pegang dompet tebal isinya belasan kartu, tapi cukup punya satu kartu seluruh pelayanannya bisa dilakukan lewat jalur kartu sakti ini," ungkapnya. (fa/b1)
Debat capres pilpres 2019