Intervensi Ketum KONI Pusat Dipertanyakan

josstoday.com

Calon Ketua Umum KONI Pusat, Muddai Madang (tengah) bersama tim pendukungnya dari KONI Provinsi dan cabang olahraga.

JOSSTODAY.COM - Intervensi Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman yang telah mengambil alih kewenangan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) caketum KONI Pusat periode 2019-2023 dipertanyakan Forum cabang olahraga (cabor) dan KONI Provinsi pendukung Muddai Madang.

Semestinya hasil kerja TPP dilaporkan dan disampaikan kepada forum Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) sebagai pemegang mandat tertinggi. Namun yang terjadi justru hasil kerja TPP dilaporkan kepada Ketum KONI Pusat dan kemudian Ketum KONI Pusat langsung mengambil keputusan dengan hanya meloloskan satu calon.

Wakil Ketua 1 Pengurus Besar Persatuan Boling Indonesia (PB BI), Jimmy Senduk yang mewakili cabang olahraga menilai tindakan Ketum KONI Pusat dengan mengambil alih hasil kerja TPP jelas menabrak aturan.

”Katakanlah diambil oleh Ketua Umum KONI Pusat tetapi hasil kerja TPP itu dibawa ke forum Musornas untuk diputuskan apakah diterima atau tidak. Forum Musornas itu pemegang mandat tertinggi. Persoalan Pak Muddai diterima sebagai calon atau tidak tentu diserahkan pada forum nanti,” kata Jimmy di Senayan Jakarta, Senin (1/7/2019).

Ia juga melihat ada kejanggalan-kejanggalan hukum yakni ada beberapa anggota TPP terlibat sebagai pendukung tim sukses salah satu calon dan berkampanye. Ia menegaskan, TPP itu seharusnya independen dan bersikap netral.

Legenda judo Indonesia yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Sambo Indonesia (PP Persambi), Krishna Bayu mengakui ada semacam ketakutan dan kekhawatiran dari pendukung salah satu calon jika Muddai Madang diloloskan.

”Yang namanya olahraga itu harus siap bertarung. Masa olahraga kita harus dipimpin oleh orang yang tidak mau dan tidak siap diajak bertarung. Kalau proses demokrasi olahraga di KONI Pusat ini melalui hasil pertarungan yang fair, saya kira sangat elegan. Kalau sekarang ini terkesan pecundang dan di olahraga tak ada kamu pecundang,” ujar dia.


Sekretaris Umum (Sekum) KONI Provinsi Sulut, Tonny Kullit juga punya pandangan serupa dengan Krishna Bayu. Menurut dia, seorang pemimpin apalagi untuk posisi Ketua Umum KONI Pusat tentu harus punya jiwa petarung.

”Ini olahraga yang roh dan semangatnya adalah bertanding, bertarung untuk menjadi yang terbaik. Dan kita akui kedua calon ini baik Pak Muddai Madang maupun Pak Marciano (Norman) adalah putra terbaik bangsa yang punya keinginan kuat untuk membangun olahraga Indonesia lebih baik ke depan. Jadi alangkah eloknya jika keduanya dipersilakan bertarung secara sehat dan fair,” tambahnya.


Dan siapa pun pemenangnya, lanjut Tonny, dipastikan akan mampu membawa olahraga Indonesia untuk siap bersaing di level dunia karena lahir dari proses demokrasi yang sehat dan fair.

Sementara itu Muddai Madang mengatakan, demokrasi dalam olahraga Indonesia harus hidup. Oleh karenanya dirinya merasa heran jika dalam proses demokrasi untuk pemilihan Ketua Umum KONI Pusat saja sudah ada upaya menjegal salah satu calon.

”Ini bukan karena saya sebagai calon yang diganjal dengan aturan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, namun keputusan TPP tersebut menjadi preseden buruk bagi perkembangan olahraga Indonesia ke depan,” tutur Wakil Ketua Umum KOI Pusat itu.

Muddai juga mengaku perjuangan timnya belum berakhir karena keputusan tertinggi ada di Forum Musornas, Selasa  (2/7/2019). Kedaulatan tertinggi ada di tangan peserta Musornas dan Muddai yakin 40 pendukungnya bukan orang-orang yang membuat kegaduhan.

”Saya kira kata-kata gaduh itu kurang tepat, olahraga mengedepankan semangat fair play dan persahabatan. Jiwa olahraga adalah persahabatan dan saya tak mau hanya gara-gara proses pemilihan Ketua Umum KONI Pusat ini nilai-nilai persahabatan itu hancur,” tutup Muddai Madang. (is/b1)

KONI Ketua Umum KONI