Hakim konstitusi Patrialis Akbar mengirimkan surat pengunduran diri kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membentuk panitia seleksi (Pansel) dalam merekrut Hakim Konstitusi (MK), untuk menggantikan Patrialis Akbar yang terjerat kasus dugaan suap.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih penghargaan Tata Nugraha (WTN) kategori Kota Raya Tahun 2016, berkat inovasi dan program lalu lintas yang telah ditelurkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) setempat.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai puncak musim hujan pada akhir Januari hingga Februari 2017 karena akan berdampak pada meningkatnya bencana hidrometeologi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meluncurkan Kebijakan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) di Sentra Kerajinan Tembaga Tumang, Kabupaten Boyolali, Senin.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialias Akbar yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diduga terkait dengan kasus suap suap uji materi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan He

Mahkamah Konstitusi (MK) menonaktifkan atau membebaskan tugaskan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi, setelah yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komis Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diduga menerima suap terkait dengan uji materi undang-undang (UU).

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengucapkan permintaan maaf atas tertangkapnya hakim konstitusi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar bukan satu-satu orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Kamis (26/1/2017).