Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum menentukan arah dukungan, pada putaran dua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah meminta waktu kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk melakukan pertemuan. Namun pihak SBY belum memberikan kepastian kapan pertemuan bisa terlaksana.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ada kecenderungan untuk mendukung Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, pada putaran dua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo belum menyiapkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, untuk menggantikan sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berpeluang besar melenggang ke putaran dua Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dahlia Umar memastikan ada jadwal kampanye untuk putaran dua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Kader Partai Amanat Nasional (PAN) enggan untuk mendukung Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, pada putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, untuk memperbaiki pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

5 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, untuk putara dua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rayat (JPPR) mencatat, setidaknya ada 1,5 juta pemilih atau 22% yang tidak menggunakan haknya (golongan putih/golput) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 15 Februari lau.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Pandjaitan menyinggung jatah menteri partai koalisi pendukung pemerintah.