josstoday.com

12 Sengketa Pilkada Masuk MK

Sebanyak 12 sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017, sudah dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

josstoday.com

PSM Minta Empat Pemain Seleksi Bekerja Keras

PSM Makassar meminta empat pemain seleksi untuk berlatih lebih keras untuk mendapatkan rekomendasi pelatih agar direkrut dan bergabung bersama tim Juku Eja di kompetisi Liga 1 2017.

josstoday.com

Sengketa Pilkada Bisa Didaftarkan

Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 sudah mulai bisa didaftarkan.

josstoday.com

Ini Anggota Pansel MK

Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Konstitusi resmi terbentuk. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Pembentukan Pansel Hakim Konstitusi, yang beranggotakan 5 orang.

josstoday.com

Presiden Setuju Pemecatan Patrialis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan telah menyetujui surat pemberhentian hakim konstitusi Patrialis Akbar, yang sekarang tersandung kasus dugaan suap uji materi sebuah undang-undang (UU).

josstoday.com

Presiden Diminta Segera Pilih Pengganti Patrialis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan segera memilih hakim konstitusi yang baru, untuk menggantikan posisi Patrialis Akbar yang kini terjerat kasus suap.

josstoday.com

Patrialis Ajukan Pengunduran Diri

Hakim konstitusi Patrialis Akbar mengirimkan surat pengunduran diri kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

josstoday.com

Jokowi Akan Bentuk Pansel Hakim MK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membentuk panitia seleksi (Pansel) dalam merekrut Hakim Konstitusi (MK), untuk menggantikan Patrialis Akbar yang terjerat kasus dugaan suap.

josstoday.com

Patrialis Tersandung UU Peternakan

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialias Akbar yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diduga terkait dengan kasus suap suap uji materi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan He

josstoday.com

MK Nonaktifkan Patrialis Akbar

Mahkamah Konstitusi (MK) menonaktifkan atau membebaskan tugaskan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi, setelah yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komis Pemberantasan Korupsi (KPK).